Subscribe Dengan Account Google untuk mendapatkan update info terbaru dari property145.com
Sebelum Membeli Property Kenali 5 Jenis Sertifikat Ini

Legalitas saat membeli rumah atau properti adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Saat melakukan pembelian, Anda wajib memeriksa surat-surat rumah atau properti, jangan sampai nantinya Anda yang mengalami kerugian. Nah, tahukah Anda, ada lima jenis sertifikat rumah dan properti yang perlu diketahui.

Jenis sertifikat rumah atau properti telah diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, yang di dalamnya dijelaskan mengenai lima jenis sertifikat rumah dan properti, yaitu AJB (Akta Jual Beli), HGB (Hak Guna Bangunan), SHM (Setifikat Hak Milik), Girik, dan SHSRS (Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun).

1) Akta Jual Beli (AJB)

AJB atau Akta Jual Beli, sebenarnya bukanlah sertifikat melainkan perjanjian jual beli. Jenis sertifikat rumah dan properti ini merupakan bukti sah secara hukum bahwa Anda sudah membeli tanah dan bangunan dari pihak penjual secara luas.

Akta otentik ini dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan. AJB dapat terjadi dalam berbagai bentuk kepemilikan tanah, baik itu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, maupun Girik.

Pembuatan AJB telah diatur melalui Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No 08 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga PPAT hanya mengikuti format baku yang telah disediakan.

2) Hak Guna Bangunan (HGB)

Hak Guna Bangunan (HGB) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), merupakan hak yang didapatkan seseorang untuk mendirikan atau mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu.

Dengan kata lain, pemilik sertifikat HGB tidak memiliki seluruh lahan, melainkan hanya memiliki bangunan yang dibuat di atas lahan pinjaman tersebut. Pemilik lahan bisa negara, pengelola, maupun perorangan.

Jadi, pemilik properti dengan status HGB hanya memiliki bangunannya, biasanya developer menggunakan tanah berstatus untuk membesut unit perumahan dan apartemen. Properti dengan status HGB cocok untuk dikembangkan menjadi sesuatu yang bersifat komersial.

Namun, dengan sertifikat HGB, penggunaan lahannya tidak bebas, karena harus sesuai dengan perizinan. Sertifikat HGB ini dapat berlaku hingga 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga batas 20 tahun.

3) Sertifikat Hak Milik (SHM)

Sertifikat Hak Milik adalah jenis sertifikat yang pemiliknya memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah atau lahan. Sertifikat ini seringkali dikatakan sebagai bukti kepemilikan yang paling kuat atas lahan atau tanah, karena tidak ada lagi kepemilikan oleh pihak lain.

Keuntungan dari sertifikat ini di antaranya SHM dapat dialihkan (dijual, dihibah atau diwariskan) secara turun temurun, hak milik dapat diperjualbelikan, hak milik dapat dijadikan agunan untuk kredit, serta tidak ada batas waktunya.

Ketentuannya, SHM hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Jadi, orang asing atau negara asing tidak dapat memiliki tanah atau lahan bersertifikat hak milik.

Namun yang perlu diperhatikan adalah tanah atau lahan yang memiliki SHM masih dapat hilang atau dicabut, karena tanahnya diperlukan untuk kepentingan negara, penyerahan oleh pemiliknya secara sukarela kepada negara, ditelantarkan atau tanah tersebut bukan milik WNI.

4) Girik

Girik bukanlah sertifikat, namun merupakan surat penguasaan atas lahan. Girik berkaitan dengan tanah girik atau yang seringkali disebut tanah adat, merupakan tanah yang konversi haknya ke negara belum didaftarkan.

Perpindahan hak tanah atas tanah yang berstatus girik ini, biasanya terjadi dari tangan ke tangan, yang pada mulanya dapat berbentuk tanah yang luas lalu kemudian dibagi-bagi ke dalam luas tanah yang lebih kecil sebagai warisan.

Proses peralihan dari tangan ke tangan pun biasanya disaksikan oleh kepala desa atau lurah setempat. Namun, yang banyak terjadi adalah perpindahan tanah yang berstatus girik ini hanya didasari atas dasar saling percaya dari kedua belah pihak, sehingga terkadang tidak ada satupun surat yang bisa menunjukkan atau menelusuri siapa pemiliknya. Kalau Anda tertarik membeli tanah girik, memang ada beberapa hal yang mesti diperhatikan.

Menurut UU No. 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), seluruh tanah yang belum bersertifikasi (termasuk tanah girik) harus segera didaftarkan melalui Badan Pertanahan Tanah Setempat. Jika tanah Anda masih berstatus girik, maka segera dijadikan salah satu hak yang terdapat dalam UUPA, bisa berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan lainnya.

5) Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS)

Tak hanya rumah atau lahan tapak yang memiliki sertifikat. Untuk Anda yang tinggal di apartemen atau rumah susun, ada SHSRS yang merupakan sertifikat yang berlaku pada kepemilikan seseorang atas rumah vertikal atau apartemen, yang dibangun di atas tanah dengan kepemilikan bersama.

Meski sebutannya hak satuan rumah susun, namun sertifikat ini juga menjadi sertifikat resmi untuk beberapa properti lainnya. Mulai dari perkantoran, kios komersial (bukan milik pemerintah), kondominium, dan flat.

SHSRS dapat dipindah tangankan, bisa dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Jika Anda telah memegang sertifikat ini, maka si pemilik punya hak atas tanah menurut persentasenya.

baca juga artikel lainya

Anda Juga Mungkin Menyukai Beberapa Artikel Ini